nanonesia.id – Natalius Pigai, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), baru-baru ini menanggapi kritik yang muncul terkait alokasi anggaran sebesar Rp20 triliun untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Menurutnya, anggaran tersebut sangat penting untuk memperkuat perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, terutama di tengah tantangan dan isu pelanggaran HAM yang masih kerap terjadi.
Dalam keterangan persnya, Pigai menegaskan bahwa kebutuhan anggaran yang tinggi untuk Kemenkumham bukanlah tanpa alasan. Ia menyatakan bahwa anggaran ini akan digunakan untuk berbagai program strategis, termasuk peningkatan kualitas layanan hukum, penguatan sistem peradilan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat adat. “Kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi di tanah air. Anggaran ini adalah investasi untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat,” ujarnya.
Kritik yang dilontarkan oleh beberapa pihak terkait anggaran tersebut menyebutkan bahwa angka Rp20 triliun terlalu besar, terutama dalam konteks perekonomian yang belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi COVID-19. Beberapa pengamat menilai bahwa anggaran tersebut sebaiknya dialokasikan untuk sektor-sektor lain yang juga membutuhkan perhatian, seperti kesehatan dan pendidikan. Namun, Pigai berpendapat bahwa investasi dalam perlindungan hak asasi manusia sama pentingnya dengan sektor-sektor lainnya.
Ia menambahkan, anggaran yang dialokasikan untuk Kemenkumham juga akan mendukung upaya-upaya pemerintah dalam memenuhi komitmen internasional terkait hak asasi manusia. Indonesia, sebagai anggota PBB, memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak warganya dan memperbaiki citra di mata dunia. “Dengan anggaran ini, kita dapat menunjukkan komitmen kita dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan reputasi Indonesia di kancah internasional,” jelasnya.
Natalius Pigai juga mengajak masyarakat untuk lebih kritis dan objektif dalam menilai anggaran yang diajukan. Ia menekankan bahwa setiap alokasi anggaran harus dilihat dalam konteks kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. “Kita tidak bisa membandingkan anggaran Kemenkumham dengan sektor lainnya secara langsung. Setiap sektor memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda-beda,” ucapnya. Ia berharap masyarakat dapat memahami urgensi dari anggaran ini dan mendukung upaya pemerintah dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia.
Lebih lanjut, Pigai menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Ia mendorong Kemenkumham untuk melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi dan pengawasan anggaran. “Masyarakat berhak tahu bagaimana anggaran ini digunakan. Keterlibatan publik akan memastikan bahwa anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir orang,” katanya.
Dalam menghadapi berbagai kritik yang muncul, Natalius Pigai tetap optimis bahwa anggaran sebesar Rp20 triliun untuk Kemenkumham adalah langkah yang tepat dan strategis. Ia percaya bahwa dengan dukungan anggaran yang memadai, Kemenkumham akan dapat lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta meningkatkan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. “Kita semua sepakat bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu. Mari kita dukung upaya pemerintah untuk menjamin hak tersebut,” tuturnya.
Kesimpulannya, tanggapan Natalius Pigai terhadap kritik anggaran Kementerian HAM menunjukkan pentingnya investasi dalam perlindungan hak asasi manusia. Meskipun ada pandangan yang berseberangan mengenai besaran anggaran tersebut, Pigai menekankan bahwa anggaran ini adalah langkah strategis untuk memenuhi komitmen internasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan transparansi dan akuntabilitas yang baik, anggaran ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan menciptakan keadilan di tanah air.
