nanonesia.id – Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya kerja sama nasional dalam mengimplementasikan Undang-Undang (UU) Pertahanan Negara. UU ini bukan hanya sebuah perangkat hukum, tetapi juga sebagai dasar untuk membangun ketahanan nasional yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Menurutnya, pertahanan negara bukanlah tanggung jawab satu pihak saja, melainkan hasil kolaborasi antara pemerintah, TNI, masyarakat, dan sektor swasta.
Prabowo mengungkapkan bahwa ancaman terhadap negara bisa datang dalam berbagai bentuk, tidak hanya dalam bentuk konflik militer, tetapi juga dari ancaman non-militer seperti terorisme, bencana alam, dan bahkan ancaman siber. Oleh karena itu, sistem pertahanan negara yang efektif memerlukan kesiapan seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, UU Pertahanan Negara mengatur pentingnya partisipasi setiap komponen bangsa dalam menjaga stabilitas negara, bukan hanya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri, tetapi juga masyarakat sipil dan dunia usaha.
Menurut UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Indonesia menerapkan sistem pertahanan semesta, yang berarti seluruh rakyat Indonesia memiliki peran dalam pertahanan negara. UU ini mengatur bahwa tidak hanya militer, tetapi seluruh sektor bangsa, baik di tingkat pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, turut berperan dalam mendukung pertahanan negara. Prabowo menekankan bahwa masyarakat harus memiliki kesadaran untuk ikut serta dalam menjaga keamanan negara, baik dalam bentuk partisipasi aktif maupun dengan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah terkait pertahanan.
Salah satu program yang menjadi fokus adalah pendidikan bela negara, yang diharapkan dapat membentuk karakter bangsa dengan rasa cinta tanah air yang tinggi. Melalui pendidikan ini, masyarakat diharapkan lebih memahami pentingnya menjaga kedaulatan dan keamanan negara, serta memiliki semangat nasionalisme yang kuat. Menteri Pertahanan menyatakan bahwa bela negara bukan hanya soal kesiapan fisik, tetapi juga kesiapan mental dan psikologis dalam menghadapi berbagai ancaman yang dapat mengguncang stabilitas negara.
Selain itu, Prabowo juga menyoroti bahwa dalam menghadapi ancaman global yang semakin kompleks, Indonesia harus mengembangkan ketahanan yang tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga pada kekuatan teknologi. Seiring dengan kemajuan teknologi, ancaman terhadap negara kini juga datang melalui ruang siber. Oleh karena itu, sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sangat penting dalam membangun sistem pertahanan negara yang lebih modern dan efisien. Prabowo mengajak sektor swasta untuk turut berkontribusi dalam mendukung pengembangan alutsista (alat utama sistem senjata) yang lebih canggih dan berbasis teknologi.
Modernisasi alutsista menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan pertahanan Indonesia. Prabowo menjelaskan bahwa pengadaan alutsista bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan militer, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk menjaga kedaulatan negara. Modernisasi ini sangat penting untuk menjaga daya saing Indonesia di tingkat internasional dan untuk menghadapi perkembangan teknologi militer yang sangat cepat. Dengan alutsista yang canggih, TNI akan lebih siap dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman, baik yang bersifat militer maupun non-militer.
Lebih lanjut, Menteri Pertahanan mengingatkan pentingnya koordinasi antara lembaga negara, termasuk legislatif dan yudikatif, untuk memastikan bahwa kebijakan pertahanan yang diambil dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sinergi antara lembaga negara ini akan menciptakan sistem pertahanan yang terstruktur dan dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan. Dalam konteks ini, Prabowo juga mengajak masyarakat untuk lebih memahami bahwa pertahanan negara adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan partisipasi aktif dari semua elemen bangsa.
Pada tingkat internasional, Indonesia juga perlu memperkuat kerja sama dengan negara-negara sahabat, baik dalam bidang pertahanan maupun ekonomi. Prabowo menyatakan bahwa Indonesia harus menjadi bagian dari sistem pertahanan global, menjaga hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara besar, serta memperkuat aliansi strategis. Kerja sama internasional ini akan memperkuat posisi Indonesia di kancah global dan membantu dalam menghadapi ancaman yang bersifat transnasional.
Sebagai penutup, Prabowo Subianto mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bergotong-royong dalam menjaga dan memperkuat ketahanan negara. Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, TNI, masyarakat, dan sektor swasta, Indonesia akan mampu menghadapi segala tantangan dan menjaga kedaulatan serta keamanan negara. Implementasi UU Pertahanan Negara yang didukung oleh seluruh komponen bangsa akan memastikan Indonesia tetap menjadi negara yang aman, kuat, dan sejahtera di masa depan.
