nanonesia.id – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta agar rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang direncanakan oleh pemerintah ditunda. PKB menilai bahwa kenaikan tersebut akan berdampak besar bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih setelah pandemi.
Menurut PKB, langkah tersebut bisa mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah yang selama ini sudah terbebani dengan berbagai biaya hidup yang terus meningkat. Dengan alasan tersebut, PKB mendorong agar pemerintah mempertimbangkan kembali keputusan tersebut dan mencari solusi alternatif yang lebih dapat diterima oleh rakyat.
Dampak Kenaikan PPN Terhadap Masyarakat
Kenaikan PPN menjadi isu sensitif karena akan langsung memengaruhi harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Peningkatan tarif ini, menurut PKB, bisa memperburuk beban hidup rakyat, mengingat masih banyak sektor yang belum pulih sepenuhnya dari dampak ekonomi global dan pandemi.
Pemerintah sendiri mengklaim bahwa kenaikan PPN diperlukan untuk menambah pendapatan negara yang kemudian akan digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Namun, PKB berpendapat bahwa keputusan ini bisa meningkatkan ketidaksetaraan ekonomi, dan lebih banyak merugikan kelompok masyarakat yang sudah terbebani dengan biaya hidup yang tinggi.
Alternatif Solusi yang Diusulkan PKB
Sebagai alternatif, PKB menyarankan agar pemerintah fokus pada pengendalian inflasi, pembenahan sektor pajak yang lebih adil, serta penyediaan bantuan sosial yang lebih maksimal untuk masyarakat yang terdampak. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan akan ada keseimbangan antara peningkatan pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat.
PKB juga menekankan pentingnya adanya dialog antara pemerintah dan masyarakat, termasuk dengan partai-partai politik, untuk menyusun kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat. Melalui pendekatan yang lebih inklusif, diharapkan kebijakan tersebut bisa lebih diterima dan tidak menambah beban ekonomi masyarakat.
Keterbukaan Pemerintah dalam Menghadapi Kritik
Kritik yang disampaikan oleh PKB merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan seharusnya diterima dengan terbuka oleh pemerintah. Dialog yang konstruktif antara pemerintah dan partai politik diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan tidak merugikan pihak manapun.
Pemerintah diharapkan bisa mendengarkan masukan dari berbagai elemen masyarakat dan partai politik, untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pendapatan negara. Dengan cara ini, diharapkan kebijakan-kebijakan tersebut bisa mengurangi ketimpangan ekonomi dan menciptakan stabilitas sosial yang lebih baik.
Harapan PKB untuk Kebijakan Ekonomi yang Lebih Pro-Rakyat
PKB berharap bahwa pemerintah bisa lebih memperhatikan keadaan ekonomi masyarakat, terutama dalam hal kebijakan pajak. Peningkatan PPN yang direncanakan tidak hanya berdampak pada harga barang dan jasa, tetapi juga bisa memengaruhi daya beli masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, PKB mendesak agar kenaikan PPN ditunda hingga situasi ekonomi membaik dan bisa dipertimbangkan dengan matang untuk kepentingan bersama.
