nanonesia.id – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur merupakan proyek strategis yang diharapkan membawa kemajuan dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Namun, Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang (UU) IKN perlu penyesuaian untuk memastikan transparansi, keadilan sosial, dan keberlanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Ombudsman menegaskan bahwa meskipun tujuan pemindahan ibu kota adalah untuk mendorong kemajuan ekonomi dan pembangunan yang lebih merata, peraturan yang ada saat ini perlu disesuaikan agar dapat mengutamakan hak-hak masyarakat dan lingkungan sekitar.
Urgensi Penyesuaian Peraturan UU IKN
Ombudsman menilai bahwa beberapa peraturan dalam UU IKN masih kurang mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu sorotan utama adalah proses alih fungsi lahan untuk pembangunan IKN yang dianggap belum sepenuhnya melibatkan partisipasi publik. Hal ini dapat berpotensi merugikan hak-hak masyarakat adat dan warga lokal yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan. Oleh karena itu, Ombudsman mendesak pemerintah untuk melakukan penyesuaian yang lebih jelas dalam peraturan terkait pengadaan lahan dan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak langsung.
Selain itu, Ombudsman juga menekankan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pembangunan IKN. Banyak masyarakat yang khawatir tentang penggunaan anggaran yang besar dalam proyek ini, dan penyesuaian peraturan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan bahwa dana yang dikeluarkan benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Pembangunan Berkelanjutan dan Perlindungan Lingkungan
Salah satu perhatian besar dalam pembangunan IKN adalah dampaknya terhadap lingkungan. Ombudsman mengingatkan bahwa pembangunan ibu kota baru ini harus dilakukan dengan prinsip keberlanjutan, mengingat potensi kerusakan ekosistem yang bisa terjadi akibat alih fungsi lahan, deforestasi, dan polusi. Oleh karena itu, peraturan yang ada dalam UU IKN perlu mencakup ketentuan yang lebih ketat untuk melindungi lingkungan hidup di sekitar kawasan tersebut.
Ombudsman juga menekankan pentingnya kajian lingkungan yang lebih mendalam sebelum pembangunan dilaksanakan. Pemerintah perlu melibatkan para ahli dan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pengambilan keputusan terkait dampak lingkungan. Penyesuaian peraturan ini bertujuan agar pembangunan IKN tidak hanya memikirkan aspek ekonomi, tetapi juga memastikan kelestarian alam yang dapat dinikmati oleh generasi mendatang.
Keterlibatan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan
Ombudsman juga menyoroti pentingnya keterlibatan publik dalam setiap tahap pembangunan IKN. Masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar kawasan yang terdampak, harus diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan. Proses konsultasi publik yang terbuka dan inklusif akan membantu mengurangi ketidakpuasan dan potensi konflik sosial yang dapat timbul di masa depan. Pemerintah harus memberikan informasi yang cukup mengenai rencana pembangunan dan dampaknya terhadap masyarakat.
Penyusunan peraturan yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan umpan balik sangat penting. Ombudsman berharap agar keterlibatan publik ini tidak hanya terbatas pada konsultasi formal, tetapi juga mencakup forum yang lebih luas, seperti diskusi terbuka dan pendampingan bagi masyarakat yang terdampak. Dengan cara ini, masyarakat bisa lebih memahami perubahan yang akan terjadi dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan.
Kesimpulan
Pembangunan IKN Nusantara merupakan proyek besar dengan potensi kemajuan yang signifikan bagi Indonesia, namun peraturan dalam UU IKN perlu disesuaikan agar lebih memperhatikan aspek keberlanjutan, perlindungan masyarakat, dan transparansi. Ombudsman mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi yang ada, memastikan bahwa proses pembangunan dilakukan secara adil dan berkelanjutan. Penyesuaian peraturan ini akan membantu menciptakan pembangunan yang tidak hanya menguntungkan dari segi ekonomi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
