nanonesia.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai bagian dari upaya memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. RUU ini diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam memulihkan kerugian negara akibat praktik korupsi.
KPK menilai bahwa pengesahan RUU ini penting karena perampasan aset hasil korupsi akan memberikan efek jera bagi para pelaku. Selain itu, pemulihan aset dapat digunakan kembali untuk kepentingan masyarakat, sehingga memberikan manfaat langsung bagi rakyat. RUU ini juga berpotensi memperbaiki sistem hukum yang selama ini dinilai lemah dalam menangani aset-aset hasil korupsi.
Dalam rapat koordinasi antara KPK dan DPR, banyak anggota dewan yang menyatakan dukungan terhadap RUU ini. Namun, tantangan tetap ada, termasuk kebutuhan untuk merumuskan pasal-pasal yang tepat agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.
Kesimpulan:
Dorongan KPK agar DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset menandakan langkah proaktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pengesahan RUU ini diharapkan tidak hanya memberikan kekuatan hukum, tetapi juga menegaskan komitmen pemerintah dan masyarakat untuk memerangi korupsi. Dengan demikian, masyarakat bisa lebih percaya bahwa negara serius dalam menggunakan sumber daya yang ada untuk kepentingan publik.
